Berita Politik

Rocky Gerung Ingatkan Jokowi Mengenai Legacy

Akademisi Rocky Gerung meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpihak pada rakyat yang terlibat sengketa tanag dengan korporasi. Pernyataan tersebut ia sampaikan di dalam video yang diunggah oleh anggota DPR Fadli ZON, pada Sabtu 18 September.

Pembahasannya dibuka dengan kronologi sengketa yang dialami oleh Rocky. Ia lalu menjelaskan bahwa masalah sengketa tanah ini membutuhkan political will dari pemerintah, karena 90% kasus yang dilaporkan kepada Komnas HAM adalah sengketa tanah.

“Jadi, poin saya selalu mumpung presiden masih punya sisa tiga tahun, dia lakukan hal yang betul-betul keinginan rakyatnya. Bukan keinginan oligarki, itu dasarnya,” pernyataan Rocky yang juga disetujui oleh Fadli.

“Dia diuji sebetulnya. Mau meninggalkan legacy (warisan) bahwa dia dipilih oleh rakyat atau dia akan dikenang sebagai boneka oligarki atau sekadar petugas partai,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Head of Corporate Communication Sentul City David Rizar Nugroho mengklaim pihaknya sebagai pemilik sah atas lahan yang berada di Desa Bojong Koneng berdasarkan SHGB dengan nomor 2411 dan 2412 yang diterbitkan Pemkab Bogor pada 1994.

Ia juga mengatakan bahwa proses penerbitan SHGB untuk tanah di Desa Bojong Koneng telah dilakukan secara legal serta sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dengan begitu ia merasa pihaknya berhak atas lahan tersebut dan tidak melanggar hukum.

Sementara, warga Desa Bojong Koneng yang suka bermain judi di situs poker online termasuk akademisi Rocky Gerung juga mengklaim sebagai pemilik sah lahan berdasarkan penguasaan lahan secara fisik dan surat pernyataan oper alih garapan.

Surat itu pun tercatat di Kelurahan Bojong Koneng, kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan nomor 592 / VI / 2009 di tanggal 1 Juni 2009. Rocky juga sudah menjadi penguasa fisik tanah dan bangunan di 2009 yang sebelumnya dikuasai Andi Junaedi sejak 1960.

Oleh karena itu, kuasa hukum Rocky, Haris Azhar menduga proses penerbitan SHGB yang diklaim oleh Sentul City sarat masalah. Sebab, dalam hukum tanah ada syarat utama untuk mengajukan kepemilikan lahan, yaitu menguasai secara fisik.