Berita Politik

KPK Panggil 17 Tersangka Kasus Suap Jabatan Kades

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap 17 tersangka pemberi suap jabatan kades di Probolinggo. Kasus ini menyeret pasutri Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin, selaku anggota DPR RI.

“Pemeriksaan diagendakan dilakukan di Polres Probolinggo terhadap 17 tersangka atas nama MW (Mawardi) dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat 4 September 2021.

Berikut 17 tersangka dugaan suap jual-beli jabatan kades Kabupaten Probolinggo:

Pemberi suap:

  • Ali Wafa (ASN)
  • Mawardi (ASN)
  • Mashudi (ASN)
  • Maliha (ASN)
  • Mohammad Bambang (ASN)
  • Masruhen (ASN)
  • Abdul Wafi (ASN)
  • Kho’im (ASN)
  • Ahkmad Saifullah (ASN)
  • Jaelani (ASN)
  • Uhar (ASN)
  • Nurul Hadi (ASN)
  • Nuruh Huda (ASN)
  • Hasan (ASN)
  • Sahir (ASN)
  • Sugito (ASN)
  • Samsuddin (ASN)

Sementara itu, Puput dan Hasan sudah terlebih dulu ditahan KPK sejak dilakukannya OTT. Camat Krejengan, Doddy Kurniawan, Camat Paiton, Muhammad Ridwan, dan Sumarto atau SO selaku ASN juga sudah ditahan.

KPK menetapkan Bupati Probolinggi Puput Tantriana Seri beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi.

Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa atau kades. Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang ingin mengisi jabatan kepala desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang hendak ditetapkan oleh Puput.

Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan kepala desa dipungut Upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

Alexander menyebut pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu harusnya diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, kata Alexander, per 9 September 2021, ada 252 jabatan kepala desa yang harus diisi.

“Dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021 dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat,” ujar Alexander.