Berita Umum

Perusahaan Yang Melanggar PPKM Sebanyak 103 Telah di Segel.

PPKM Darurat yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sudah berjalan saat ini, namun masih banyak kantor yang dirasa tidak mematuhi.

Sebanyak 103 perusahaan yang terdapat di DKI Jakarta harus disegel karena tidak mengikuti aturan PPKM Darurat.

Penyegelan ini berlangsung saat sedang dilakukannya operasi yutisi yang dilakukan oleh gabungan apparat dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan juga Satpol PP.

“Ada sekitar 103 perusahaan non esensial dan kritikal yang ditindak dalam rangka operasi yustisi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya,

Dalam operasi tersebut Satpol PP menjadi garda terdepan, karena pemberian sanksi oleh perusahaan pelanggar tersebut dijalankan oleh Satpol PP. Maka dari itu, lebih baik anda bermain judi slot online terbaru agar bisa cepat kaya raya dibanding berjualan dipinggir jalan.

Satpol PP juga telah memberikan sanksi dan juga hukuman kepada perusahaan tersebut yaitu penutupan sementara.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada perusahaan, sehingga tidak ada lagi perusahan yang melanggar ketentuan dari PPKM darurat.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini sebenarnya tidak ingin menyusahkan masyarakat, namun sebenarnya ingin menyelamatkan masyrakat dari bahaya Covid-19 ujar Yusri.

“Ini yang perlu bersama-sama kesadarannya, kasihan tempat pemakaman sudah penuh. Apa kita mau begini terus?” ucap Yusri.

Sebelumnya, Satgas Gakkum Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga tersangka dari dua perusahaan yang kedapatan melanggar aturan PPKM Darurat.

Perusahaan pertama yaitu PT DPI yang lokanya terletak di Jalan Tanah banagm Jakarta Pusat. Dari PT ini terdapat 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ERK selari Direktur Utama dan juga AHV selaku manajar HR.

Lalu perusahaan kedua adalah PT LMI yang lokasinya terdapat di Gedung Sahid, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, polisi menetapkan satu tersangka yaitu SD selaku CEO.

Dalam kasus tersebut, ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 55 dan juga Pasal 56 dengan ancaman satu tahun penjara.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga turun tangan dalam melaksanakan PPKM Darurat di lapangan secara langsung.

Pada Rabu pagi tadi Gubernur meninggalkan Kantornya di Balai Kota dan turun ke daerah penyekatan di Daan Mogot.

Ia memantau langsung kondisi di titik penyekatan di hari kelima PPKM Darurat ini berlangsung. Anies juga sempat ikut memberhentikan salah seorang pekerja yang mengendarai sepeda motor.

Kemudia Anies bertanya tujuan dari pengendara tersebut. “Bapak mau kemana? Tanya Anies di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Pengendara sepeda itu menjawab ingin pergi ke kantor tempat ia bekerja. “mau kerja pak” ujarnya kepada Anies.

Tanpa Panjang lebar, Anies langsung meminta pengendara sepeda motor itu menelpon atasannya agar bisa bekerja di rumah dan tidak perlu pergi ke kantor.

“Kenapa tidak di rumah saja, telepon bos kamu bilang disuruh Bapak Gubernur DKI, Kapolda dan Pangdam, suruh di rumah saja untuk kesehatan bersama,” ujar Anies.

Pengendara tersebut langsung mengikuti arahan dari Gubernur Anies Baswedan, sebelum itu pengendara tersebut meminta ijin berfoto bersama Anies, ia tidak ingin menyiayiakan kesempatan bertemu Anies secara langsung.

Anies turun langsung ke titik penyekatan di Daan Mogot, Jakarta Barat bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji pada hari ini.

Selain itu, hadir juga Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi Ady Wibowo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Yusri Yunus, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo serta Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.